MAKALAH SISTEM EKONOMI INDONESIA PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI

MAKALAH SISTEM EKONOMI INDONESIA

PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS NUSA CENDANA

KUPANG

2012

KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh karena berkat dan bimbingannya maka makalah ini dapat di selesaikan dengan baik.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas sistim ekonomi indonesia yang di berikan kepada mahasiswa. Makalah sistim ekonomi indonesia ini berisikan tentang perbandingan sistim-sistim ekonomi indonesia

Dalam penulisan makalah ini, saya banyak mengacu pada karya-karya tulis orang lain. Oleh karena itu saya sangat menghormati dan menghargai pikiran-pikiran penulis lain, yang menjadi sumber acuan dalam penulisan makalah ini.

Saya menyadari bahwa isi dan uraian makalah ini masih jauh dari sempurna. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan makalah ini.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam pembuatan makalah ini.

Kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat dalam upaya menambah wawasan pengetahuan maupun teori ilmu politik bagi para pembaca.

BAB I. PENDAHULUAN

Perlu diketahui bahwa pola dan proses dinamika pembangunan ekonomi disuatu negara sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik internal (domestik) maupun eksternal. Faktor-faktor internal diantaranya adalah kondisi fisik (termasuk iklim), lokasi geografi, jumlah dan kualitas dumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, kondisi awal ekonomi, sosial dan budaya, sistem politik, serta peranan pemerintah didalam ekonomi. Faktor-faktor eksternal diantaranya adalah perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global.

Akan tetapi, untuk dapat memahami sepenuhnya sifat dari proses dan pola pembangunan ekonomi disuatu negara serta kemajuan-kemajuan yang telah dicapainya selama kurun waktu tertentu atau untuk memahami kenapa pengalaman suatu negaradalam pembangunan ekonominya berbeda dengan negara lain, perlu juga diketahui sejarah ekonomi dari negara itu sendiri. Sering dikatakan bahwa keadaan perekonomian negara-negara berkembang, seperti Indonesia, India dan Malaysia, saat ini tidak lepas dari pengaruh sistem perekonomian atau orientasi pembangunan ekonomi yang diterapkan, pembangunan infrastruktur fisik dan sosial (seperti pendidikan dan kesehatan) yang dilakukan dan tingkat pembangunan yang telah dicapai pada masa lampau, yakni pada zaman penjajahan.

Dari pengalaman di negara-negara asia tersebut, mungkin dapat dikatakan bahwa yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi bukan “warisan” dari negara penjajah, melainkan orientasi politik, sistem ekonomi serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh rezim pemerintah  yang berkuasa setelah lenyapnya kolonialisasi, merupakan periode yang sangat kritis yang sangat menentukan kelanjutan pembangunan selanjutnya.

Pengalaman Indonesia sendiri menunjukan bahwa pada zaman pemerintahan orde lama, rezim yang berkuasa menerapkan sistem perekonomian tertutup dan lebih mengutamakan kekuatan militer dari pada kekuatan ekonomi. Ini semua menyebabkan ekonomi nasional pada masa itu mengalami stagnasi, pembangunan praktis tidak ada.

Dalam makalah ini akan dibahas mengenai perbandingan sistem ekonomi

BAB II.

ISI

Sistem ekonomi adalah cara yang dilakukan oleh suatu negara  untuk mengatur negaranya untuk mencapai tujuan. Sistem ekonomi yang dikenal oleh masyarakat secara global adalah sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Dalam konteks ekonomi, kedua sistem ini telah mampumeningkatkan kemakmuran dinegara yang menggunakan kedua sistem tersebut. Di Indonesia , perbandingan dibidang ekonomi pada era orde baru dan reformasi pada dasarnya memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama masih terdapat ketimpangan ekonomi, kemiskinan dan ketidakadilan.

Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650% per tahun. Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salah satu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi dan masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. 

Pengertian sistem ekonomi adalah cara yang dilakukan oleh suatu Negara Sistem Perekonomian untuk mengatur ekonominya untuk mencapai tujuan.

Perbedaan penerapan sistem ekonomi dapat terjadi karena perbedaan pemilikan sumber daya maupun perbedaan sistem pemerintahan suatu negara.

Sistem perekonomian setiap negara berbeda-beda tergantung sistem pemerintahan yang dianut oleh negara tersebut.

Unsur-unsur sistem ekonomi, yaitu :

1. Unit-unit ekonomi ( rumah tangga, perusahaan, instasi pemerintah, dll )
2. Pelaku-pelaku ekonomi ( produsen, konsumen, dsb )
3. Lingkungan Sumber Daya Alam(SDA), Sumber Daya Manusia(SDM), dll.

Klasifikasi Sistem Ekonomi

Berdasarkan Mekanisme Koordinasinya

1.  Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat zaman dahulu. Dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai sosial, kebudayaan, dan kebiasaan masyarakat setempat sangat berpengaruh kuat.

Ciri sistem ekonomi tradisional :

a) Aturan yang dipakai adalah aturan tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan

b) Kehidupan masyarakatnya sangat sederhana

c) Pertukaran dilakukan dengan sistem barter (barang dengan barang)

2.  Sistem Ekonomi Komando

Sistem ekonomi komando merupakan sistem ekonomi yang menghendaki pengaturan perekonomian dilakukan oleh pemerintah secara terpusat. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi ini peranan pemerintah dalam berbagai kegiatan ekonomi sangat dominan.

Ciri-ciri sistem perekonomian komando adalah sebagai berikut:

a) Semua permasalahan ekonomi dipecahkan oleh pemerintah pusat

b) Kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi diatur oleh  negara

3.  Sistem Ekonomi Pasar

Sistem ekonomi pasar merupakan sistem ekonomi yang menghendaki pengolahan dan pemanfaatan sumber daya di dalam perekonomian yang dilakukan oleh individu dan terbebas dari campur tangan pemerintah. Jadi, sistem ekonomi pasar sangat bertolak belakang dengan sistem ekonomi komando.

Ciri sistem perekonomian pasar adalah sebagai berikut:

a) Setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki faktor-faktor produksi

b) Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar

c) Peranan modal dalam perekonomian sangat menentukan bagi setiap individu untuk menguasai sumber-sumber ekonomi sehingga dapat menciptakan efisiensi.

Berdasarkan Ideologi

1.  Sistem Ekonomi Kapitalis

Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam sistem ini pemerintah dapat  turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi.

2.  Sistem Ekonomi Sosialis

Sosialis adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah.

3.  Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi yang menjadikan agama islam sebagai landasan sistem ekonominya. Sehingga ketika membahas ekonomi, Islam hanya membahas masalah bagaimana cara memperoleh kepemilikan harta kekayaan, bagaimana mengelola kepemilikan harta kekayaan yang telah dimiliki, serta cara mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah-tengah masyarakat.  

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Kapitalisme :
-  Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi
-  Pemilikan alat-alat produksi di tangan individu
-  Inidividu bebas memilih pekerjaan/ usaha yang dipandang baik bagi dirinya.
-  Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Sosialisme :

- Tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi

- Peran pemerintah sangat kuat

- Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan.

- Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara.

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Islam :

- Memelihara norma-norma akhlak .

- Memenuhi kebutuhan masyarakat .

- Ekonomi islam menyeimbangkan antara kepentingan individu dengan masyarakat.

Perbandingan antara sistem-sistem perekonomian

 -KLASIFIKASI SISTEM EKONOMI

Sistem  ekonomi yang ada di dunia ini dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa cara. Pertama, dilihat dari mekanisme koordinasinya, dapat dikelompokan menjadi 3 bagian, yaitu :

 1) Sistem tradisi. Mekanisme koordinasi berdasarkan tradisi berlaku dalam perekonomian yang masih berada dalam tahap sangat sederhana, dimana kegiatan ekonomi sangat terbatas, jumlah penduduk masih sangat sedikit dan saling mengenal. Karena itu ikatan kekeluargaan juga masih sangat kuat. Tujuan berproduksi tidaklah terlalu dimotivasi oleh semangat mencari keuntungan. Skala produksi masih sangat kecil, hanya cukup untuk kebutuhan sendiri. Kelebihan produksi ditukar dengan produsi lain. Karena karakter-katakter diatas, system koordinasi tradisional tidak dapat diharapkan untuk membangun perekonomian modern. Dalam system ekonomi tradisional, masalah yang terbesar yang dihadapi adalah rendahnya inovasi dan produktivitas, serta begitu buruknya distribusi pendapat.

 2) Sistem komando. Sistem komando merupakan sistem ekonomi yang menghendaki pengaturan perekonomian dilakukan oleh pemerintah secara terpusat. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi ini peranan pemerintah dalam berbagai kegiatan ekonomi sangat dominan. Ciri-ciri sistem ekonomi komando adalah: 1) semua permasalahan ekonomi depecahkan oleh pemerintah pusat. 2) kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi dan konsumsi diatur oleh negara.

 3) sistem pasar.  Sistem ekonomi pasar merupakan sistem ekonomi yang menghendaki pengolahan dan pemanfaaatan sumber daya didalam perekonomian yang dilakukan oleh individu dan terbebas dari campur tangan pemerintah. Ciri-ciri sitem ekonomi pasar : 1) setiap individu memiliki kebebasan untuk memilliki faktor produksi. 2) perekonomian di atur oleh mekanisme pasar. 3) peranan modal dalam perekonomian sangat menentukan bagi setiap individu untuk menguasai sumber-sumber ekonomi sehingga dapat menciptakan efisiensi.

Kedua, dilihat berdasarkan penekanan hak kepemilikan yang diberlakukan, dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu:

 1)  sistem sosialis. Sistem ekonomi ini mempunyai tujuan untuk kemakmuran     bersama. Filosofis ekonomi sosialis mempunyai tujuan kemakmuran bersama. Bagaimana bersama-sama mendapatkan kesejahteraan. Sistem ekonomi sosialis mempunyai beberapa kecenderungan sebagai berikut: kepemilikan harta oleh negara, kesamaan ekonomi, disiplin publik.

 2)   sistem kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis sudah dipengaruhi oleh semangat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya terbatas. Usaha kapitalis ini didukung oleh nilai-nilai kebebasan untuk memenuhi kebutuhan.   Kebebasan ini mengakkibatkan tingginya persaingan diantara sesamanya untuk  bertahan. Sistem ekonomi kapitalis mempunyai beberapa kecenderungan yaitu:  kebebasan memiliki haarta secara perseorangan, kebebasan ekonomi dan persaingan   bebas, ketimpangan ekonomi.

Berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi berbagai negara di dunia, hanya dapat diselesaikan berdasarkan sistem ekonomi yang dianut oleh masing-masing negara. Perbedaan penerapan sistem ekonomi dapat terjadi karena perbedaan sumber daya maupun perbedaan sistem pemerintahan suatu negara. Sistem ekonomi dapat berfungsi sebagai :

1)      Sarana pendorong untuk melakukan produksi

2)      Cara atau metode untuk mengorganisasi kegiatan individu

3)      Menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa  terlaksana dengan baik.

Koreksi Terhadap Sistim Ekonomi Kapitalis, Sosialisme, dan Campuran.

-Koreksi terhadap sistim kapitalis.

Gerakan rakyat lawan neokolonialisme-imperialisme (GERAK LAWAN) telah bekerja sejak tahun 2005 untuk mewujudkan Buah dari teori dan praktek kapitalisme global telah dipanen, dan hasilnya sungguh pahit. Saat ini dunia dihantam multikrisis, mulai dari krisis pangan, energi, iklim, hingga finansial. Yang sungguh fenomenal dari buah pahit tersebut adalah, krisis finansial global ternyata dimulai dari negara paling kapitalis sedunia, Amerika Serikat. Dalam kurun waktu kurang dari setahun, hampir tiga juta orang sontak menjadi pengangguran di seluruh dunia. Kekacauan pangan (food riot) terjadi di berbagai negara, kacaunya suplai energi global, ditambah rumit dengan kondisi planet dan lingkungan yang makin kritis.

Namun kapitalisme sebagai ideologi yang menjadi akar masalah, tidak tewas begitu saja. Aktor-aktornya seperti institusi keuangan internasional macam Bank Dunia, IMF, WTO dan pemerintah serakah terus berusaha menghidupkan phoenix dari abu kematiannya. Dengan struktur ekonomi-politik saat ini, kaum miskin seluruh dunia justru dalam resiko menanggung biaya krisis (cost of crisis) yang berat. Pemulihan krisis di negara pusat kapitalisme, kini menjadi beban yang tidak terhindarkan bagi negara-negara dunia ketiga.

Pelajaran dari krisis kapitalisme internasional yang bisa kita petik adalah, pertama, krisis kapitalisme adalah takdir historis, untuk itu krisis kapitalisme global akan selalu berulang dan berkelanjutan; kedua, meski pasti terkena krisis, kapitalisme selalu menemukan jalan guna mengatasi krisis, melalui hegemoni dan dominasi.

Masih solidnya pusat kapitalisme, Amerika Serikat, dengan program stimulus Barack Obama sebesar 800 milyar USD, tak pelak adalah usaha membangkitkan aktor utamanya: korporasi transnasional. Stimulus yang sama—walaupun dalam bahasa beda—banyak digelontorkan di berbagai belahan dunia. Proyek ekonomi mainstream pun masih berkibar secara global, mulai dari free trade multilateral hingga perjanjian FTA, baik regional maupun bilateral. Tercatat Uni Eropa, ASEAN, dan banyak negara lain di belahan Asia, Eropa dan Oceania akan segera menandatangani perjanjian. Bank Dunia, IMF dan WTO pun terus mengkampanyekan liberalisasi, privatisasi dan deregulasi sebagai solusi sapu jagat. Fakta yang sahih pun diputarbalikkan.

Akar dari krisis ini haruslah dicabut, untuk ditumbuhkan alternatif baru yang benar-benar untuk kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Gerakan rakyat di seluruh dunia telah lama mengusung alternatif untuk sistem ekonomi-politik. Dalam konteks Indonesia, gagasan alternatif bagi sistem politik-ekonomi ini haruslah yang konsisten pada nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, nasionalisme, gotong-royong, dan keadilan sosial.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan ke depan seharusnya adalah rencana dari terwujudnya keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Dan jalan menuju keadilan ekonomi tersebut adalah aturan main tentang hubungan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang tercantum dalam konstitusi. Konsepsi ini sudah jauh hari diperkenalkan sebagai dasar berdirinya demokrasi ekonomi sebagaimana terangkum dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945: “dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.”

Keinginan untuk meraih kemandirian dan kedaulatan ekonomi seharusnya diartikan sebagai impian untuk melepaskan ekonomi Indonesia dari jeratan dan ketergantungan asing, baik oleh negara asing maupun korporasi transnasional. Sebagaimana kita tahu untuk menuju kemandirian ekonomi tersebut, Indonesia harus mampu mewujudkan kedaulatan di bidang keuangan, pangan, maupun energi.

-Koreksi terhadap sistim sosialisme dan campuran.

Demokrasi sepertinya sedang mendapat perhatian serius belakangan ini. Pelbagai artikel yang muncul melontarkan kritik atau sokongan bagi demokrasi. Sayang, sokongan dan kritik itu tidak disertai pemahaman historis tentang demokrasi sendiri.

Pemahaman menjadi penting karena tanpa itu kita terjebak perdebatan prosedural tentang demokrasi. Padahal, sejak awal menggeliatnya mekanisme politik, pematangan nilai demokratis menjadi perhatian utama. Prosedur hanya menjadi penting dalam terang pematangan nilai demokratis itu. Dan pematangan ini tidak sekali jadi. Sejarah pemikiran dan aktivisme demokrasi adalah sejarah koreksi terus-menerus terhadap kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.

Sistem pemerintahan polis Atena, Yunani, adalah gema awal demokrasi dalam sejarah manusia. Para lelaki dewasa keluar dari hidup rumah tangga mereka (oikos) untuk membincangkan urusan publik di agora. Mereka seolah mendapat hidup baru (bios politikos) di luar hidup biologisnya (mencari nafkah) semata. Saat di ruang privat segala sesuatu diputuskan sepihak dan paternal, di ruang publik segala sesuatu dibincangkan secara kolektif antara "yang setara". Satu sama lain bertarung argumentatif tanpa menggunakan kekerasan atau paksaan.

Berdemokrasi berarti memapankan tiga nilai. Pertama, kebebasan. Para lelaki dewasa yang masuk ruang publik adalah mereka yang bebas urusan kerumahtanggaan. Tanpa ikatan ekonomi, mereka bisa memutuskan dengan penglihatan jangka panjang. Bukan semata-mata menguntungkan kepentingan jangka pendek ekonomi, melainkan kepentingan bersama. Dalam ruang publik, kebebasan berpendapat menjadi kunci utama. Semua yang terlibat memiliki hak sama dalam berpartisipasi secara politik. Dan ini harus dipastikan demi politik yang beralas kepentingan bersama.

Kedua, kesetaraan. Dalam ruang publik semua tampil setara, berkesempatan sama dalam mempengaruhi proses politik yang berjalan. Semua dipandang sebagai warga negara dengan hak sipil dan politik sama. Dan ini memerlukan aksentuasi nilai ketiga, yaitu keadilan. Keadilan berarti menjamin persamaan perlakuan dan kesempatan. Namun, konsepsi keadilan klasik Aristoteles mendefinisikan siapa yang harus diperlakukan setara dan siapa yang tidak. Konsepsi keadilan itu berbunyi, "bagi yang setara, setara dan yang tidak setara, tidak setara". Artinya, distribusi beban dan keuntungan (hak) tidak merata. Ia harus didasarkan konsepsi tentang siapa yang setara dan tidak.

Dan konsepsi tentang yang tidak setara akhirnya jatuh pada kaum perempuan dan budak. Mereka dianggap sebagai penghuni tingkatan spesies yang kurang rasional ketimbang lelaki dewasa. Karena itu, mereka pun mendapati dirinya terpangkas, baik hak sipil maupun politiknya. Distribusi beban disesuaikan dengan kondisi ketidaksetaraan itu. Beban pemenuhan kebutuhan ekonomi dipanggulkan kepada mereka untuk membebaskan lelaki dewasa terjun, secara setara, berpolitik di ruang publik.

Di sinilah sasaran koreksi sosialisme terhadap demokrasi. Konsep keadilan Aristotelian hanya menjamin persamaan kesempatan dan kebebasan bagi mereka yang berpunya. Demokrasi tak menghampiri mereka yang kurang beruntung. Karena itu, sosialisme mengajukan konsep keadilan distributif baru yang mensyaratkan perombakan total struktur ekonomi kapitalis yang memapankan ketidakadilan. Saat beban dan keuntungan terdistribusi sempurna, peluang untuk mempengaruhi proses politik terbuka lebar bagi semua. Kebebasan, kesetaraan, dan keadilan tak lagi hanya menjadi monopoli segelintir orang berpunya, tetapi semua orang. Buruh tidak lagi diletakkan sebagai warga negara kelas dua.

Setelah sosialisme, kritik terhadap demokrasi lambat laun memberi tempat bagi analisis budaya. Feminisme memandang, dominasi budaya patriarki telah mendorong perempuan keluar dari demokrasi. Budaya yang meletakkan perempuan secara stereotipikal di bawah lelaki telah secara sistematis memangkas hak sipil dan politik perempuan. Pemisahan ruang privat/publik, misalnya. Mekanisme ini membuat kita dipalingkan dari kenyataan bahwa dominasi dalam ruang privat memapankan ketidaksetaraan antara lelaki dan perempuan dalam ruang publik. Domestikasi perempuan dalam ruang privat tidak akan pernah mengangkatnya menjadi warga negara kelas satu setara dengan lelaki.

Kritik kultural lalu datang dari multikulturalisme. Kebebasan, kesetaraan, dan keadilan, bagi mereka, tak pernah dinikmati oleh mereka yang secara kultural terpinggir. Hak sipil dan politik hanya dinikmati oleh mereka yang secara kultural dominan. Ada dua pemecahan.

Pertama, politik identitas. Mereka yang secara kultural terpinggir ingin dijaminkan sebuah hak khusus untuk menjalankan kebudayaannya secara otonom. Mereka tidak ingin dijadikan warga kelas satu dengan hak sipil maupun politik sama. Mereka ingin hak khusus dengan perlakuan khusus. Tuntutannya, aksi afirmatif sebagai kompensasi atas diskriminasi yang diterimanya di masa lalu.

Kedua, politik kewarganegaraan. Mereka yang secara kultural terpinggir meminta hak sipil dan politik yang sama dengan warga lainnya. Politik identitas bukan jawaban. Karena, modus politik ini bertendensi sektarian hingga melanggar prinsip persamaan kesempatan yang mengeram dalam jantung demokrasi.

Kritik dari pelbagai analisis dan pendekatan itu menandakan, demokrasi sebagai sebuah pemikiran senantiasa dalam kondisi menyedang. Nilai-nilai demokratis, seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan terus mendapat perluasan. Perluasan yang tentu saja menghasilkan kontroversi cukup menegangkan. Sosialisme, misalnya, menggugat demokrasi yang terlalu berwajah liberal. Olehnya, demokrasi disandarkan pada sebuah keadilan sosial yang mengharuskan intervensi negara terhadap pasar. Demokrasi belumlah demokrasi benar tanpa terlebih dulu mensyaratkan sebuah demokrasi ekonomi.

Ini tentu mendapat tantangan keras kelompok liberal. Bagi mereka, landasan satu-satunya bagi demokrasi adalah keadilan komutatif-pasar bebas. Segala campur tangan kekuasaan atas keadilan ini sama halnya merusak sendi-sendi terdasar demokrasi. Singkatnya, perdebatan antara demokrasi berwajah sosial dan liberal berporos pada mekanisme keadilan macam apa yang menjadi panutan.

Bertolak dari keributan ini, ketegangan baru muncul antara pendukung demokrasi prosedural-representasional dan partisipatoris. Pendukung demokrasi prosedural-representasional memandang demokrasi hanya sarana memberi mandat pada kekuasaan untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Pemilu yang transparan, pergantian kepemimpinan yang mulus, dan perimbangan trias-politika biasanya menjadi indikator-indikator utama.

Tentu saja ini ditanggapi secara diametral oleh pendukung demokrasi partisipatoris. Mereka menolak demokrasi yang sekadar sebagai sarana pengalihtanganan mandat. Mereka ingin mengangkat kembali ruang publik sebagai wahana mematangkan nilai demokratis. Dalam ruang publik, setiap warga aktif berpartisipasi dalam tiap kebijakan publik yang melibatkan kepentingannya. Civil society pun mendapat peran cukup sentral dalam modus demokrasi ini. Merekalah yang menjaga agar sebuah keputusan tidak diambil sepihak, tetapi melibatkan semua yang berkepentingan.

Perluasan nilai demokratis, menurut hemat saya, apa pun paham yang menuntutnya, memerlukan modus berdemokrasi macam ini. Perluasan kebebasan bagi mereka yang terpinggirkan tak bisa diharapkan jatuh dari langit politik. Tekanan dan partisipasi publik terus-menerus diperlukan guna menjaga agar kesetaraan, kebebasan, dan keadilan terus diperluas. Tanpanya koreksi berkelanjutan atas demokrasi akan mampat di tangan kompromi elite.

Republik ini masih menyimpan masalah dengan demokrasinya. Kekuasaan sepertinya merasa sudah mendapat legitimasi publik sehingga tak perlu berkonsultasi dengan warganya. Pencabutan subsidi, divestasi saham pemerintah, penggusuran, dan sebagainya dijalankan berdasar kalkulasi ekonomi sepihak yang mengabaikan pertimbangan nilai, prioritas, dan ideologis. Ini adalah tanda-tanda berkurangnya kekuatan ruang publik dalam mematangkan nilai-nilai demokratis.

Hancurnya ruang publik berarti menguatnya paternalisme. Kebijakan diambil sepihak dan baru diikuti sebuah sosialisasi. Ini adalah kebijakan paternalistik khas rumah tangga (oikos) yang dinilai Aristoteles tidak berlaku dalam ruang publik. Ini sama dengan menyandingkan keputusan politik dengan keputusan seorang ayah menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Semua dokumen sudah terurus, anak sudah terdaftar, baru sang ayah membujuk anaknya untuk mengikuti kemauannya.

Gugatan sekelompok cendekiawan terhadap penggusuran yang semena-mena menandakan masih adanya tanda kehidupan ruang publik di republik ini. Mereka menuntut agar kebijakan penggusuran dihentikan dan hak atas tempat tinggal dijamin merata. Mereka melakukan koreksi terhadap demokrasi representatif yang ternyata tidak memihak pada mereka yang kurang beruntung. Representasi politik di parlemen ternyata lebih bersibuk dengan skandal-skandal besar ketimbang sebuah kasus nyata yang menyempitkan kebebasan, kesetaraan, dan keadilan bagi mereka yang terpinggirkan secara ekonomi.

BAB III

PENUTUP

A.KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya tentang Perbandingan Sistim Ekonomi maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem ekonomi adalah cara yang dilakukan oleh suatu negara  untuk mengatur negaranya untuk mencapai tujuan. Sistem ekonomi yang dikenal oleh masyarakat secara global adalah sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Dalam konteks ekonomi, kedua sistem ini telah mampumeningkatkan kemakmuran dinegara yang menggunakan kedua sistem tersebut. Di Indonesia , perbandingan dibidang ekonomi pada era orde baru dan reformasi pada dasarnya memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama masih terdapat ketimpangan ekonomi, kemiskinan dan ketidakadilan.

2. Sistem  ekonomi yang ada di dunia ini dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa cara. Pertama, dilihat dari mekanisme koordinasinya, dapat dikelompokan menjadi 3 bagian, yaitu: a) Sistem tradisi

b) Sistem komando

c) sistem pasar

3. berdasarkan penekanan hak kepemilikan yang diberlakukan, dapat dikelompokan menjadi yaitu:

 1)  sistem sosialis.

2)   sistem kapitalis.

4. Berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi berbagai negara di dunia, hanya dapat diselesaikan berdasarkan sistem ekonomi yang dianut oleh masing-masing negara. Perbedaan penerapan sistem ekonomi dapat terjadi karena perbedaan sumber daya maupun perbedaan sistem pemerintahan suatu negara. Sistem ekonomi dapat berfungsi sebagai :

4)      Sarana pendorong untuk melakukan produksi

5)      Cara atau metode untuk mengorganisasi kegiatan individu

6)      Menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa  terlaksana dengan baik.

5.Koreksi Terhadap Sistim Ekonomi Kapitalis, Sosialisme, dan Campuran. kapitalisme sebagai ideologi yang menjadi akar masalah, tidak tewas begitu saja. Aktor-aktornya seperti institusi keuangan internasional macam Bank Dunia, IMF, WTO dan pemerintah serakah terus berusaha menghidupkan phoenix dari abu kematiannya. Dengan struktur ekonomi-politik saat ini, kaum miskin seluruh dunia justru dalam resiko menanggung biaya krisis (cost of crisis) yang berat. Pemulihan krisis di negara pusat kapitalisme, kini menjadi beban yang tidak terhindarkan bagi negara-negara dunia ketiga.

Demokrasi sepertinya sedang mendapat perhatian serius belakangan ini. Pelbagai artikel yang muncul melontarkan kritik atau sokongan bagi demokrasi. Sayang, sokongan dan kritik itu tidak disertai pemahaman historis tentang demokrasi sendiri.

Pemahaman menjadi penting karena tanpa itu kita terjebak perdebatan prosedural tentang demokrasi. Padahal, sejak awal menggeliatnya mekanisme politik, pematangan nilai demokratis menjadi perhatian utama. Prosedur hanya menjadi penting dalam terang pematangan nilai demokratis itu. Dan pematangan ini tidak sekali jadi. Sejarah pemikiran dan aktivisme demokrasi adalah sejarah koreksi terus-menerus terhadap kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.

B. SARAN-SARAN

Usul saran yang perlu di perhatikan dalam upaya meningkatakan ilmu tentang Ilmu Politik adalah sebagai berikut :

1.   Pupuklah dan kembangkanlah kegemaran membaca buku ilmu Sistim Ekonomi Indonesia agar dapat memahami dan lebih mengerti lagi tentang Sistim Ekonomi Indonesia itu sendiri.

2.   Perlu adanya koleksi buku-buku Sistim Ekonomi Indonesia.

3.   Peran aktif mahasiswa dalam  menjalani Sistim Ekonomi Indonesia itu sendiri dalam kehidupan sosialnya.