MAKALAH SISTEM EKONOMI INDONESIA “TAHAPAN PERTUMBUHAN - PERKEMBANGAN SISTEM EKONOMI INDONESIA”

MAKALAH SISTEM EKONOMI INDONESIA

“TAHAPAN PERTUMBUHAN - PERKEMBANGAN SISTEM EKONOMI INDONESIA”

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS NUSA CENDANA

KUPANG

2012

KATA PENGANTAR

 

Puji dan syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena rahmat dan pertolongannya kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Dalam makalah ini kami akan membahas tentang “TAHAPAN PERTUMBUHAN - PERKEMBANGAN SISTEM EKONOMI INDONESIA” Semoga dengan adanya makalah ini bisa membantu teman-teman.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas sistem ekonomi indonesia yang di berikan kepada mahasiswa.

Dalam penulisan makalah ini, saya banyak mengacu pada karya-karya tulis orang lain. Oleh karena itu saya sangat menghormati dan menghargai pikiran-pikiran penulis lain, yang menjadi sumber acuan dalam penulisan makalah ini.

Kami menyadari bahwa isi dan uraian makalah ini masih jauh dari sempurna. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan makalah ini.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam pembuatan makalah ini.

Kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat dalam upaya menambah wawasan pengetahuan maupun teori Sistem Ekonomi Indonesia bagi para pembaca.

Kupang, oktober 2012

BAB I

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi suatu negara  dapat dinilai dengan berbagai ukuran agregat. Secara umum, pertumbuhan tersebut dapat diukur melalui sebuah besaran dengan istilah Pendapatan Nasional. Meskipun bukan merupakan satu-satunya ukuran untuk menilai pertumbuhan ekonomi output bangsa. Ini cukup representatif dan sangat lazim digunakan. Pendapatan nasional bukan hanya berguna untuk menilai pertumbuhan ekonomi output suatu negara dari waktu ke waktu, tetapi juga membandingkan dengan negara lain. Disamping itu, dari pendapatan nasional selanjutnya dapat pula diperoleh turunannya seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita.

Didalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinyatakan secara eksplisit bahwa pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional secara keseluruhan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan mawyarakat. Dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia secara resmi dimulai sejak dimulainya Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (REPELITA 1)  tahun 1969 dan prosesnya berjalan mulus selama dekade 1970-an dan 1980-an, walaupun Indonesia mengalami beberapa external shocks, seperti harga minyak mentah turun di pasar internasional dan apresiasi nilai tukar yen terhadap dollar AS selama dekade 1980-an. Baru pada saat krisis ekonomi terjadi pada akhir tahun 1997 sampai awal tahun 1998, proses pembangunan ekonomi di Indonesia terasa berhenti, bahkan mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 1998.

Walaupun bukan merupakan suatu indikator yang bagus, kesejahteraan masyarakat dilihat dari aspek ekonominya, dapat diukur dengan tingkat pendapatan nasional perkapita. Untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional, maka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang harus dicapai dalam proses pembangunan ekonomi.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada awal pembangunan ekonomi suatu negara, umumnya perencanaan pembangunan ekonomi berorientasi pada masalah pertumbuhan. Untuk negara seperti Indonesia yang jumlah penduduknya tergolong besar dan tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi serta ditambah lagi dengan kenyataan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan pada awal proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting, dan lajunya harus jauh lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk agar peningkatan pendapatan masyarakat perkapita dapat tercapai. Selama periode orde baru pemerintah kurang memperhatikan pola pembagian dari pertumbuhan itu sendiri. Hal ini mengakibatkan kesenjangan pendapatan antara kelompok yang kaya dan kelompok miskin.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    PERANAN APARATUR PEREKONOMIAN INDONESIA

Aparatur pemerintah selaku abdi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik, karena kelancaran dan kemajuan roda pemerintahan tidak terlepas dari keikutsertaan aparatur pemerintah. Salah satu peranan aparatur pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Misalnya pelayanan administratif, pelayanan barang dan pelayanan jasa

Tata kelola ekonomi dunia ke depan diprediksi akan jauh lebih terbuka pasca terbentuknya G-20 di Pittsburg, Amerika Serikat sekitar 1 (satu) dekade yang lalu. G-20 secara resmi menggantikan peran G-8 yang dianggap gagal mengelola ekonomi dunia. Keputusan tersebut dinilai sebagai loncatan besar dan bersejarah menuju terbentuknya tatanan dunia baru, setidaknya secara ekonomi.

Secara global, G-20 menyumbang 90% GNP (produk domestik bruto) dunia, atau setidaknya 80% volume perdagangan dunia. Indonesia sebagai salah satu anggota G-20 mendapat manfaat langsung. Selain berdampak pada sektor ekonomi, bagi Indonesia, keberadaan G-20 juga secara langsung akan berimbas pada sistem pengelolaan pemerintahan.

Menyadari kenyataan itu, kebijakan pemerintah menetapkan arah pengelolaan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan reformasi birokrasi, merupakan pilihan yang rasional (rational choice). Salah satu agenda besar menuju good governance dan reformasi birokrasi adalah peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah, paling tidak ada 4 (empat) hal yang menjadi titik fokus meliputi : (1) penyusunan peraturan perundang-undangan daerah, pedoman dan standar kompetensi aparatur pemerintah daerah; (2) penyusunan rencana pengelolaan aparatur pemerintah daerah termasuk sistem rekruitmen yang terbuka, mutasi dan pengembangan pola karir; (3) fasilitasi penyediaan aparatur pemerintah daerah; serta (4) fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pelayanan publik seperti kebutuhan dasar masyarakat, keamanan dan kemampuan di dalam menghadapi bencana, kemampuan penyiapan rencana strategis pengembangan ekonomi lokal, kemampuan pengelolaan keuangan daerah, penyiapan strategi investasi, dan pengelolaan kelestarian lingkungan hidup.

Otonomi daerah sebagai pilihan kebijakan yang telah digariskan oleh konstitusi, menjanjikan terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan secara efektif, efisien, berkualitas, demokratis dan berkeadilan, perlu digiring dalam agenda besar good governance dan reformasi birokrasi. Untuk itu, aparatur pemerintah patut memahami peran strategisnya agar belajar mendalami, menggali serta mengkaji berbagai permasalahan dan tantangan pelaksanaan good governance dan reformasi birokrasi ke depan, untuk dapat diterapkan secara optimal di lingkungan kerja masing-masing.

Perlu disadari pula bahwa prinsip dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah kewajiban daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan pembangunan. Dengan demikian, untuk menghadapi berbagai persoalan di daerah, terutama terkait kemiskinan dan pengangguran, peran dan tanggung jawab aparatur pemerintah daerah akan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tersebut di tingkat lokal. Di dalam kewenangan otonomi tersebut, melekat pula tanggung jawab untuk secara aktif dan secara langsung mengupayakan pengentasan kemiskinan dan pengangguran di daerah.

Dilihat dari perspektif Indonesia, maka akan terasa bahwa prinsip Pembangunan Milenium di atas sesuai dengan kondisi nasional yang patut dibekali kepada aparatur pemerintah. Untuk itu, sangat penting bagi aparatur pemerintah untuk belajar mengenali, mendalami, menggali serta mengkaji akar dari berbagai permasalahan pelaksanaan tugas pemerintahan sehingga dapat menemukan solusi pemecahannya untuk diterapkan di lingkungan kerja masing-masing.

B. TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI

Pada abad ke 19 banyak ahli ekonomi yang menganalisis dan membahas, serta mengemukakan teori-teori tentang tingkat pertumbuhan ekonomi. Antara lain Fredrich List, Bruno Hilder Brand, Karl Bucher dan Walt Whitman Rostow.

Fredich List adalah penganut paham Laisser Faire dan berpendapat bahwa sistem ini dapat menjamin alokasi sumber-sumber secara optimal, tetapi proteksi terhadap industri-industri tetap diperlukan. Pertumbuhan ekonomi sebenarnya tergantung kepada peranan pemerintah, organisasi-organisasi swasta, enterpreneur dan kebudayaan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi hanya terjadi apabila dalam masyarakat terdapat kebebasan dalam organisasi politik dan kebebasan perseorangan. Fredrich List berpendapat bahwa hanya dinegara-negara yang berhawa sedang paling cocok untuk industri, karena kepadatan penduduk yang sedang dan merupakan pasar yang cukup, disamping sektor pertanisan yang sudah efisien. Sedangkan di daerah tropis paling cocok untuk pertanian, karena pada umumnya jumlah penduduk sangat padat.

Bruno Hilder Brand adalah pengkritik Fredich List, mereka mengatakan bahwa perkembangan masyarakat atau ekonomi bukan karena sifat-sifat produksi atau konsumsinya. Tetapi lebih ditekankan pada metodde distribusi yang digunakan. Bruno mengemukakan 3 sistem distribusi, yaitu:

1.      Natural atau perekonomian barter

2.      Perekonomian uang

3.      Perekonomian kredit

Sayangnya Bruno Hilder Brand tidak mengemukakan bagaimana fase-fase tersebut berkembang menuju fase berikutnya.

Sedangkan Karl Bucher mempunyai pendapat yang serupa walaupun tidak sama. Karl Bucher mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah melalui 3 tingkat, yaitu:

1.      Produksi untuk kebutuhan sendiri

2.      Perekonomian kota, dimana pertukaran sudah meluas

3.      Perekonomian nasional dimana peranan pedagang-pedagang tampak makin penting. Jadi, barang-barang itu diproduksi untuk pasar, ini merupakan gambaran evolusi di Jerman.

W.W Rostow dalam bukunya “The Stages of Economic Growth” mengemukakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi dapat dibedakan dalam lima tahap dan setiap negara di dunia dapat digolongkan kedalam salah satu tahap dari lima tahap pertumbuhan ekonomi tersebut. Rostow membuat penggolongan tahap-tahap pertumbuhan ekonomi berdasarkan pada ciri-ciri perubahan keadaan ekonomi, politik dan sosial yang berlaku serta transportasi suatu masyarakat tradisonal menjadi suatu masyarakat modern. Tahap-tahap eprtumbuhan ekonomi Rostow adalah:

1. Tahap masyarakat tradisional (the traditional society). Rostoe mengartikan masyarakat tradisional sebagai suatu masyarakat yang:

a.       Strukturnya fungsi produksi yang terbatas, cara-cara memproduksi yang relatif  primitif dan sikap masyarakat serta cara hidupnya yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dicetuskan oleh cara pemikiran yang bukan rasional, tetapi oleh kebiasaan yang telah berlaku secara turun temurun. Tingkat produksi yang dapat dicapai masih sangat terbatas, karena ilmu pengetahuan dan teknologi modern belum ada atau belum digunakan secara sistematis dan teratur.

b.      Tingkat produksi perkapita dan tingkat produktivitas per pekerja masih sangat terbatas. Oleh sebab itu sebagian besar-dari seumber daya masyarakat digunakan untuk kegiatan dalam sektor pertanian. Dalam sektor ini sturktur sosialnya sangat bersifat hirarkis, sehingga mobilitas secara vertikal dalam masyarakat sedikit sekali.

c.       Kegiatan politik dan pemerintahan terdapat di daerah-daerah dan dipegang oleh tuan-tuan tanah yang berkuasa. Kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat selalu dipengaruhi oleh pandangan tuan-tuan tanah diberbagai daerah tersebut.

2. Tahap Prasyarat Lepas Landas. Tahapan ini menurut R     ostow dibedakan menjadi2, yaitu:

a.   Tahap prasyarat untuk lepas landas yang dicapai oleh negara-negara Eropa, Asia,      Timur Tengah dan Afrika, yang dilakukan dengan merubah struktur masyarakat tradisional yang sudah ada.

b.   Kedua, yang dinamakan Rostow Bom Free, yaitu prasyarat lepas landas yang dicapai Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Selandia Baru, dengan tanpa harus merombak sistem masyarakat tradisional yang ada, karena masyarakat negara-negara itu terdiri dari emigran yang telah mempunyai sifat-sifat yang diperlukan oleh masyarakat untuk mencapai tahap prasyarat lepas landas.

3. Tahap Lepas Landas. Tahap lepas landas merupakan suatu tahap interval dimana tahap masyarakat tradisional dan tahap prasyarat untuk lepas landas telah dilewati. Ciri-ciri tahap lepas landas yaitu:

a. adanya kenaikan dalam penanaman modal investasi

b. adanya perkembangan beberapa sektor industri dengan laju perkembangan yang tinggi

c. terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial dan institusional yang akan menciptakan kenyataan yang akan membuat perluasan disektor modern, potensi ekonomi ekstern sehingga menyebabkan pertumbuhan terus-menerus berlangsung.

Sifat-sifat perubahan berbagai jenis kegiatan ekonomi didalam tahap-tahap lepas landas digolongkan atas 3 sektor pertumbuhan, yaitu:

a.       Sektor pertumbuhan primer, yaitu sektor-sektor atau kegiatan ekonomi yang menciptakan pertumbuhan yang pesat dan menciptakan kekuatan ekspansi keberbagai sektor dalam perekonomian.

b.      Sektor pertumbuhan suplementer, yaitu sektor yang berkembang dengan cepat sebagai akibat langsung dari perkembangan di sektor pertumbuhan primer.

c.       Sektor pertumbuhan terkait, yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang berkembang sejalan dengan kenaikan pendapatan penduduk dan produksi sektor pertanian.

4.    Gerakan kearah Kedewasaan. Gerakan ini diartikan sebagai suatu periode ketika masyarakat secara efektif menerapkan teknologi modern dalam mengolah sebagian besar faktor-faktor produksi dan kekayaan alamnya. Ciri-ciri gerakan kearah kedewasaan yaitu:

a.       Kematangan teknologi dimana struktur dan keahlian tenaga kerja mengalami perubahan.

b.      Sifat kepemimpinan dalam perusahaan mengalami perubahan.

c.       Masyarakat secara keseluruhan merasa bosan dengan keajaiban yang diciptakan oleh industrialisasi, karena berlakunya hukum kegunaan batas semakin berkurang.

5.    Masa konsumsi tinggi. Pada masa ini perhatian masyarakat mengarah kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat dan bukan lagi kepada masalah produksi. Pada periode ini, terdapat 3 macam tujuan masyarakat untuk mendapatkan sumber-sumber daya yang tersedia dan dukungan politis yaitu:

a.       Memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara tersebut keluar negri dan kecenderungan ini dapat berakhir pada penaklukan atas negara-negara lain.

b.      Menciptakan suatu welfare state, yaitu kemakmuran yang lebih merata kepada pendukungnya dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem perpajakan yang progresif, dalam sistem perbaikan seperti ini, makin besar pendapatan makin besar pula pajaknya.

c.       Mempertinggi tingkat konsumsi masyarakat diatas konsumsi dasar yang sederhana atas makanan,pakaian, rumah keluarga secara terpisah dan juga barang-barang konsumsi tahan lama serta barang-barang mewah.

C. PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA.

Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, masa orde lama, masa orde baru. Sampai saat ini, Indonesia telah memperoleh banyak pengalaman politik dan ekonomi. Peralihan dari orde lama ke orde baru telah memberikan iklim politik yang dinamis. Walaupun akhirnya mengarah ke otoriter, namun kehidupan ekonomi mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Pada masa orde lama, kegiatan pemerintahan lebih banyak tertumpu pada urusan politik, pada masa orde baru kegiatan pemerintahan mengarah ke urusan ekonomi, dan pada masa reformasi sekarang cenderung ke urusan politik kembali, namun demikian urusan ekonomi juga menjadi perhatian serius, lebih-lebih dengan terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan.

1.      Masa Orde lama (1945-1966).

Pada masa ini perekonomian berkembang kurang mengembirakan, sebagai dampak ketidakstabilan kehidupan politik dan seringnyapergantian kabinet. Pertumbuhan ekonomi yang cukup menggembirakan dengan laju pertumbuhan 6,9% pada periode 1952-1958, turun drastis menjadi 1,9% dalam periode 1960-1965. Sementara itu defisit anggaran belanja pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun. Defisit anggaran tersebut dibiayai dengan pencetakan uang baru sehingga tingkat harga terus membumbung dan mencapai puncaknya pada tahun 1966. Perilaku kenaikan harga secara agresif sudah relihat pada tahun 1955, ketika itu laju inflasi naik 33%. Besaran mencapai 40% pada tahun 1958, dimana laju inflasi rata-rata 223,5% selama periode 1955-1960. Pada tahun 1961 hingga tahun 1965 laju inflasi terus meningkat dan pada akhir kekuasaan lama, laju inflasi mencapai 650%.

2.      Masa Orde Baru (1966-1997)

Pada masa peralihan dari orde lama ke orde baru, ditandai dengan kondisi perekonomian yang tidak menentu, antara lain:

a.       Ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban utang luar negeri

b.      Penerimaan devisa ekspor hanya setengah dari pengeluaran untuk impor barang dan jasa.

c.       Ketidakmampuan pemerintah mengendalikan anggaran belanja dan memungut pajak

d.      Percepatan laju inflasi mencapai 30-40% per bulan

e.       Buruknya kondisi prasarana perekonomian serta penurunan kapasitas produksi sektor industri dan ekspor.

Menghadapi keadaan perekonomian yang sedemikian rupa, pemerintah peralihan menetapkan beberapa langkah prioritas kebijakan ekonomi sebagai berikut:

a.       Memerangi inflasi

b.      Mencukupkan stok cadangan bahan pangan

c.       Merehabilitasi prasarana perekonomian

d.      Meningkatkan ekspor

e.       Menyediakan / menciptakan lapangan kerja

f.       Mengundang kembali investor asing.

Secara keseluruhan program ekonomi pemerintah orde baru dibagi menjadi dua jangka waktu yang saling berkaitan, yaitu program jangka pendek dan program jangka panjang. Program ekonomi jangka pendek meliputi:

1.      Tahap penyelamatan (juli-desember 1966)

2.      Tahap rehabilitasi (januari-juni 1967)

3.      Tahap konsolidasi ( juli-desember 1967), dan

4.      Tahap stabilitasi (januari-juni 1968).

Program jangka pendek kemudian dilanjutkan dengan program jangka panjang, yang terdiri atas rangkaian rencana pembangunan lima tahun (REPELITA) yang dimulai pada bulan april 1969. Program pembangunan jangka panjang ini dibagi menjadi tahapan-tahapan repelita. Tahap pelaksanaan pelita I  sampai dengan pelita V disebut pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama. Sedangkan pelita VI sampai dengan repelita X disebut pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua.

Namun pemerintahan orde baru hanya dapat menyelesaikan sampai tahap pembangunan pelita VI sedangkan pelita VII hanya sempat dilaksanakan satu tahun anggaran saja. Hal ini disebabkan terjadinya krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi dan krisis politik, hingga menjadi krisis sosial yang dibarengi dengan maraknya demonstrasi  mahasiswa yang menyebabkan turunnya  presiden Soeharto  atau berakhirnya rezim pemerintahan orde baru. Kemudian lahirlah rezim pemerintahan reformasi yang dipimpin oleh presiden B.J. Habibie sampai dengan pemilihan umum dan sidang umum MPR bulan oktober 1999, kemudian K.H. Abdurrahman Wahid juga tidak lama kurang lebih 18 bulan dan kemudian digantikan oleh Megawati Soekarno Putri.

Pada pemerintahan orde baru pelaksanaan pembangunan senantiasa diarahkan pada pencapaian tiga sasaran pembangunan, prioritasnya berubah-ubah sesuai dengan masalah dan situasi yang dihadapi pada saat ini. Ketiga sasaran tersebut dikenal dengan sebutan trilogi pembangunan yaitu: trilogi pembangunan pada pelita I, meliputi stabilitas perekonomian, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. Pada pelita II meliputi: pertumbuhan ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan, dan stabilitas perekonomian. Namun sejak pelita III hingga pelita VI urutan prioritasnya menjadi 1) pemerataan hasil-hasil pembangunan; 2) pertumbuhan ekonomi; 3) stabilitas perekonomian.

Strategi industrialisasi impor yang diterapkan pemerintah terbukti tidak mampu membawa perekonomian Indonesia tinggal landas dan mempersempit kesenjangan dengan negara-negara maju, yang terjadi justru kemerosotan ekonomi. Akibat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap input import, maka terjadi defisit transaksi neraca berjalan, yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Dari perekonomian yang bertumpu pada penyediaan bahan baku industri, menjadi sistem perekonomian yang bertumpu pada kegiatan industri.

3.      Masa Reformasi (1998- sekarang)

Pada masa reformasi ini perekonomian Indonesia ditandai dengan krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum menunjukan tanda-tanda ke arah pemulihan. Pada tahun 1998 hampir semua sektor mengalami pertumbuhan negatif, hal ini berbeda dengan kondisi ekonomi pada tahun 1999. Pada tahun 1999 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan telah menjadi positif. Ini menunjukan pertanda pemulihan ekonomi Indonesia.

D. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Didalam teori-teori konvensional, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas dari faktor-faktor produksi, seperti sumber daya manusia, kapital, teknologi, bahan baku, enterpreneurship dan energi. Akan tetapi, faktor penentu tersebut untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang, bukan pertumbuhan jangka pendek. Dengan kata lain,pertumbuhan ekonomi indonesia tahun ini akan lebih baik, sama atau lebih buruk daripada tahun 2000 lebih ditentukan oleh faktor-faktor yang sifatnya lebih jangka pendek yang dapat dikelompokan kedalam faktor-faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dibedakan lagi atas faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor nonekonomi, khususnya politik dan sosial. Sedangkan faktor eksternal didominasi oleh faktor-faktor ekonomi, seperti perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi kawasan dunia.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari permasalahan kesenjangan dalam pengelolaan perekonomian, dimana para pemilik modal besar selalu mendapatkan kesempatan yang lebih luas dibandingkan dengan para pengusaha kecil dan menengah yang serba kekurangan modal. Disamping itu, akses untuk mendapatkan bantuan modal ke perbankan juga lebih memihak kepada para pengusaha besar dibandingkan dengan pengusaha ekonomi lemah. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional juga memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia. Ketidakpastian perekonomian dan perdagangan duania yang semakin meningkat, semakin menyebabkan kemungkinan-kemungkinan pertumbuhan ekonomi yang kurang menggembirakan bagi bangsa Indonesia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, secara umum adalah:

1.      Faktor produksi, yaitu harus mampu memanfaatkan tenaga kerja yang ada, dan penggunaan bahan baku industri dalam negri semaksimal mungkin

2.      Faktor investasi, yaitu dengan membuat kebijakan investasi yang tidak rumit dan berpihak pada pasar

3.      Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, harus surplus sehingga mampu meningkatkan cadangan devisa dan menstabilkan nilai rupiah.

4.      Faktor kebijakan moneter dan inflasi, yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga ini juga harus  antisipatif dan dapat diterima pasar.

5.      Faktor keuangan negara, yaitu berupa kebijakan fiskal yang konstruktif dan mampu untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

BAB III

PENUTUP

Perbedaan Pembangunan Ekonomi dengan Pertumbuhan Ekonomi
-  Pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur perekonomian.
-  Pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan   dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan
Persamaan Pembangunan Ekonomi dengan Pertumbuhan Ekonomi
-  Kedua-duanya merupakan kecenderungan di bidang ekonomi.
-  Pokok permasalahan akhir adalah besarnya pendapatan per kapita.
-  Kedua-duanya menjadi tanggungjawab pemerintah dan memerlukan dukungan rakyat.
-  Kedua-duanya berdampak kepada kesejahteraan rakyat.

Daftar Pustaka

Tulus T.H Tambunan. Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris. Ghalia Indonesia, Jakarta

Subandi