EKONOMI POLITIK
PENDEKATAN-PENDEKATAN EKONOMI
TERHADAP POLITIK
ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK
UNIVERSITAS
NUSA CENDANA
KUPANG
2012
KATA
PENGANTAR
Puji
dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah “Pendekatan-pendekatan Ekonomi Terhadap Politik”.
Pada kesempatan ini, kami haturkan terima
kasih kepada pihak-pihak yang mengambil bagian dalam proses penulisan, editing dan pencetakkan sehingga makalah
ini dapat selesai.
Apa yang disampaikan kepada pembaca saat ini
baiklah dilihat sebagai suatu usaha bersama dalam membekali pembaca untuk
memiliki pengetahuan serta keterampilan dan karena itu dapat dipahami, tetapi
juga dapat menjadi referensi dalam kaitan dengan pendekatan ekonomi terhadap
politik.
Maklah ini disusun sesuai dengan pokok bahasan
yang menjadi bagian dari materi Pendekatan
Ekonomi Terhadap Politik. Oleh karena itu, makalah ini dapat dipakai
sebagai acuan bagi pembaca untuk mengembangkan diri sesuai dengan kondisi yang
ada. Diharapkan pembaca dapat memahami materi ini dengan cara banyak
melaksanakan tugas-tugas, kerja kelompok dan praktik nyata.
Akhirnya semoga makalah ini bermanfaat bagi
pembaca. Kritik dan saran sangat kami haragpkan demi penyempurnaan di masa
mendatang.
Kupang, Oktober 2012
Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR………………………………………………………………………………………i
DAFTAR ISI
BAB I
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
TUJUAN
PENULISAN……………………………….……………………………………………………2 MANFAAT
PENULISAN……………………...…………………………………………………………
2
BAB II PEMBAHASAN
PENDEFINISIKAN
PENDEKATAN EKONOMI TERHADAP POLITIK…………...………………… 3 PENDEKATAN EKONOMI
POLITIK…………………………………...……………………………….3
RASIONALITAS…………………………………………………………………………………………...4
EFISIENSI………………………………………………………………………………………………….5 PENERAPAN DARI
PENDEKATAN-PENDEKATAN EKONOMI TERHADAP POLITIK………… 6
BAB III PENUTUP
KESIMPULAN…………………………………………………………………………………………….
9
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………….………………………………………………………………………………… 10
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
LATAR
BELAKANG
Ada dua definisi umum Ekonomi yang
menekankan pada kesejahteraan material dan menekankan pada efisiensi alokasi,
sehingga dalam definisi ini kita dapat melihat dua dari tiga pendekatan dalam
ilmu ekonomi. Definisi yang pertama dari Marshall dalam bukunya Principles of Economics, adalah selaras
dengan ide bahwa kegiatan ekonomi adalah penyediaan sarana-sarana material
untuk memenuhi kebutuhan. Sementara definisi yang kedua lebih terkait bagaimana
menyesuaikan cara yang bisa dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang
diinginkan.
Ketika kita memandang bahwa ilmu
Ekonomi adalah terlepas dari kegiatan ekonomi dan istilah ekonomi digunakan
untuk menyebut situasi kelangkaan dimana orang harus memilih maka terbentuklah
sebuah bidang ekonomi yang lebih luas lagi.
Dalam pembahasan ini akan
diperkenalkan sebuah pandangan baru tentang bagaimana hubungan antara politik
dengan ekonomi. Disini, pendekatan ekonomi terhadap poolitik tidak memandang
ekonomi sebagai beberapa hubungan teoritis yang memaparkan hubungan antara
politik dengan ekonomi, melainkan politik itu sendiri dianggap bersifat
ekonomik, yaitu dengan kata lain bisa dianalisis dengan menggunakan metode
ekonomi, asalkan fakta-fakta politik itu tetap mengandung kesempatan untuk
memilih dan kelangkaan sumber daya didalamnya.
Pendekatan ekonomi terhadap politik
meminta untuk melepaskan ide bahwa ekonomi politik adalah ilmu yang menelaah
hubungan antara wilayah ekonomi dengan wilayah politik, atau antara sub-sistem
ekonomi dengan sub-sistem politik. Dengan kata lain, menurut pendekatan ekonomi
terhadap politik, ekonomi bukan lagi sebuah telaah tentang “apa yang akan
terjadi” ketika wilayah ekonomi dan wilayah politik saling bertemu melainkan
ekonomi politik berarti penerapan penalaran ekonomi terhadap proses-proses
politik. Dalam pendekatan ekonomi politik semacam ini, konsep politik sebagai
substansi (yaitu politik sebagai tindakan para pemain politik dan transfer
kekuasaan) masih tetap dipertahankan, dan sisi ekonominya dipahami sebagai
telaah terhadap sejauh mana individu dan kelompok mematuhi aturan-aturan
penghematan (economizing) (bukan
substansi tapi metode atau cara orang bertindak)
B.
TUJUAN
PENULISAN
Tujuan penulisan makalah ini untuk
mengetahui dan meningkatkan pola pikir ilmiah mahasiswa mengenai pendekatan-pendekatan
ekonomi terhadap politik.
C.
MANFAAT
PENULISAN
Manfaat penulisan makalah ini
adalah mempermudah pembaca dalam mempelajari pendekatan-pendekatan ekonomi
terhadap politik dan dapat dijadikan bahan referensi dalam proses pembelajaran.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Mendefinisikan
Pendekatan Ekonomi terhadap Politik
Inti dari pendekatan ekonomi
terhadap politik adalah konsep pilihan rasional dan konsep efiseinsi. Maka
pertama-tama kita perlu menjabarkan apa sebenarnya yang dimaksud dengan penalaran
ekonomi atau pendekatan ekonomi itu sendiri, namun sebenarnya pertanyaan ini
tidak mudah untuk dijawab. Pendekatan ekonomi dipahami dengan cara yang
bermacam-macam selama ini, yaitu ada ayng memandang bahwa pendekatan ekonomi
adalah konsep kegunaan subjektif (subjective
utility), upaya memenuhi kepentingan pribadi secara rasional, biaya
kelangkaan, analisis marginal, ekuilibrium parsial, dan ekuilibrium umum, dan
efisiensi alokasi. Semua konsep ini memang dapat dijadikan sebuah kerangka yang
koheren sampai pada batas tertentu. Pilihan harus dibuatoleh individu karena
adanya kelangkaan sumber daya. Selanjutnya, rasionalitas, kegunaan (utility) dan efisiensi juga memiliki
hubungan erat dalam artian bahwa keinginan untuk mendapatkan kegunaan akan mendorong
individu untuk melakukan tindakan secara rasional dimana efisiensi berperan
sebagai tolok ukur untuk menentukan sampai sejauh mana si individu telah
berhasil mencapai tujuannya.
Pertanyaan apakah unsure-unsur dari
pendekatan ekonomi yang sudah disebutkan diatas harus disatukan dan digunakan
secara bersama-sama ataukah harus digunakan secara terpisah sesuai dengan
tujuan dari analisis adalah sebuah pertanyaan penting yang tidak akan dijawab
disini.
B. Rasionalitas
Apa makna dari membuat pilihan
secara rasional dalam kerangka neo-klasik? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita
oerlu memahami beberapa konsep yang terkandung didalamnya, yaitu: keinginan (preference) adalah tujuan dari seorang
individu dalam kaitannya dengan lingkungan sekitarnya. Keinginan atau tujuan
harus disusun dalam peringkat secara afektif (ditentukan oleh perasaan belaka)
agar bisa konsisten satu sama lain. Selanjutnya adalah keyakinan (belief). Individu yang akan memilih dari
sekian banyak tujuan atau keinginan yang ingin dicapainya itu harus memiliki
informasi tentang berbagai alternative tujuan yang ada,misalnya seberapa besar
kemungkinan untuk bisa mendapatkannya, bagaimana hubungan antara tindakan dan
dampak, dan berapa biaya yang harus ditanggung dalam bentuk pengeluaran sumber
daya atau dalam bentuk peluang-peluang lain yang tidak jadi diambil. Yang
ketiga adalah sumber daya ketersediaannya akan menentukan apa peluang dan
hambatan yang dihadapi individu. Yang keempat, ada tindakan itu sendiri, yang
biasanya menjadi obyek yang berusaha dijelaskan oleh analisis ekonomi.
Ada beberapa hal yang belum dibahas
tadi dan perlu diungkap disini untuk menghindari kerancauan tentang makna dari
penjelasan-penjelasan yang dibuat berdasarkan teori pilihan rasional. Yang
pertama adalah mengenai rasionalitas dan kepentingan pribadi (self interest).
Kedua istilah ini sering dianggap bermakna sama, padahal sebenarnya berbeda.
Masalah kedua yang sering
menimbulkan kerancuan adalah status metodologis dari pilihan. Apakah pilihan
dapat dipandang sebagai data psikologis ataukah harus dipandang sebagai data
perilaku (behavioral) yang tunduk
pada persyaratan konsistensi tertentu? Ilmu ekonomi neoklasik condong pada
pilihan yang kedua, yaitu memandang bahwa pilihan hanya bisa diketahui lewat
tindakan-tindakan yang dilakukan para pelaku itu sendiri. Dengan kata lain,
pilihan direkonstruksi ulang berdasarkan tindakan yang dilakukan pelaku.
Masalah ketiga yang sering
menimbulkan kerancuan atau paling tidak menimbulkan kompleksitas dalam
pemahaman adalah unit yang dapat dikatakan sebagai memiliki rasionalitas. Kalau
yang dikatakan rasional adalah sebuah kolektivitas atau kelompok, maka akan
terjadi kesulitan tentang bagaimana cara mengagregasikan pilihan-pilihan itu
dari individu-individu dalam kelompok itu, dimana kesulitan ini sangat besar
sehingga bahkan hampir-hampir tidak mungkin bagi kita untuk menentukan apa yang
sebenarnya menjadi pilihan social.
C. Efisiensi
Komponen penting kedua dalam pendekatan
ekonomi terhadap politik adalah konsep efisiensi. Karena penalaran ekonomis
adalah sebuah kalkulus mengenai cara dan tujuan dimana sumber daya yang
tersedia tidak dapat memenuhi semua tujuan, maka metode ekonomi harus
disesuaikan dengan kondisi kelangkaan sumber daya ini.
Maka efisiensi itu sendiri memiliki
hubungan dengan cara penggunaan terhadap sumber daya. Efisiensi produksi dari
sebuah perusahaan adalah terkait dengan
cara perusahaan itu menggunakan input berupa tanah, tenaga kerja dan
capital untuk menghasilkan barang dan jasa. Perusahaan akan berusaha untuk
mengatur sumber daya yang ada, dan kalau tidak bisa perusahaan akan berusaha
untuk menggunakannya dengan seefisien mungkin agar bisa menghasilkan output
yang lebih banyak dengan menggunakan input yang sama banyaknya.
Efisiensi bisa digunakan sebagai
ukuran normative, dalam artia bahwa efisiensi dapat digunakan untuk mengukur
beberapa pola pilihan, distribusi dan alokasi yang berbada-beda.
Kalau efisiensi digunakan sebagai kriteria
normatif, maka kita tidak perlu menghubungkan antara efisiensi dengan perilaku
rasional, yaitu dalam artian bahwa efisiensi tidak digunakan untuk
memprediksikan bagaimana perilaku dari pada individu. Tapi bahkan ketika
efisiensi dagunakan dalam artian ini pun, kasus inefisiensi yang dilakukan
individu tetap akan membuat kita menjadi ragu tentang rasionalitas dari
individu itu.
Sekarang kalau efisiensi tidak
dipandang dalam artian normative, kita bisa mengajukan pertanyaan yang sama
secara terbalik, yaitu apakah rasionalitas secara otomatis akan menghasilkan
efisiensi? Jawaban dari pertanyaan ini tergantung pada lingkungan dimana
individu yang bersangkutan bertindak. Jika individu berada dalam konteks pasar,
maka individu itu akan melakukan pertukaran secara sukarela, yaitu dalam artian
bahwa individu itu akan membuat keputusan sendiri berdasarkan kepentingan
mereka sendiri, tentang apakah mereka akan ikut serta dalam transaksi dimana
mereka saling bertukar barang atau tidak. Agar individu bersedia melakukan
pertukaran, mereka harus merasa yakin bahwa pertukaran itu bisa membuat mereka
saling untung, dan jika tidak, maka individu itu akan menolak untuk melakukan
pertukaran.
D. Penerapan
dari Pendekatan-Pendekatan Ekonomi Terhadap Publik
Dalam bagian ini akan dibahas
tentang 3 pendekatan ekonomi terhadap politik, yaitu:
Ø Teori
Pilihan Publik
Pada
level paling umum, teori pilihan public menerapkan metode-metode ekonomi
terhadap politik, seperti yang dikatakan Buchanan (1984).
Sekalipun
definisi ini tampaknya sederhana, namun penerapan metode ekonomi kedalam bidang
politik menimbulkan beberapa masalah.
Teori
pilihan public adalah sebuah teori yang masih relative baru jika dibandingkan
dengan teori-teori ekonomi lainnya karena sebagian dari kontribusi bagi teori
ini berasal dari literature keuangan public dari era tahun 1950-an dan sebagian
lagi berasal dari kontribusi pelopor bidang ini sendiri.
Kontribusu-kontribusi
terhadap teori pilihan public dapat diruntut sejarahnya dengan relatif gamblang
karena teori ini memiliki jurnal tersendiri dan memiliki asosiasi tersendiri.
Teori
pilihan public memandang bahwa inti dari analisis adalah pelaku-pelaku
individu, baik yang bertindak sebagai anggota politik, kelompok kepentingan
atau birokrasi, baik ketika individu itu bertindak dalam kapasitas sebagai
pejabat yang diangkat lewat pemilu atau sebagai warga biasa atau sebagai
pimpinan dari perusahaan.
Selanjutnya
dalam bagian ini kami akan membahas dua aliran dalam teori pilihan public,
yaitu teori yang normative dan teori yang positif. Teori pilihan public
normative terkait dengan masalah desain politik, dan aturan politik dasar, atau
pendeknya terkait dengan kerangka konstitusional dimana proses politik terjadi.
Sementara aliran positif berusaha untuk menjelaskan perilaku politik yang dapat
terobservasi dengan menggunakan konsep-konsep dari teori pilihan public.
Ø Analisis
Ekonomi Terhadap Kebijakan
Analisis
ekonomi terhadap kebijakan adalah sebuah kegiatan yang diawali setelah
tugas-tugas dalam analisis pilihan public sudah selesai dilakukan atau paling
tidak sudah pasti akan dilakukan. Teori pilihan public adalah metode yang
menghubungkan pilihan individu dengan fungsi kesejahtraan social dan pilihan
public.
Analisis
ekonomi terhadap kebijakan memberikan focus terhadap individu dalam artian
ontologism dan teoritis. Dalam kerangka ini, individu menjadi landasan
ontologis. Secara teoritis, institusi dan struktur politik harus dipahami mulai
dari level paling dasar, yaitu dipandang sebagai dampak dari sekumpulan
tindakan yang dilakukan individu ayng semuanya sama-sama mementingkan
kepentingannya sendiri.
Analisis
ekonomi terhadap kebijkan ini dapat menghasilkan kesimpulan yang tak terduga
ketika diterapkan secara ekstrim. Analisis terhadap pengaturan lalulintas dari
berbagai macam sarana transportasi da keamanan untuk kawasan pemukiman elit dan
pemukiman miskin yang dibahas Schelling mengajukan beberapa kesimpulan yang
provokatif.
Ø Analisis
Ekonomi Terhadap Institusi
Walaupun
institusi dalam masyarakat tidak selalu bersifat politis, namun ada sejumlah
institusi tertentu yang vital perannya bagi politik.
North
dan Thomas telah membuat definisi yang luas mengenai institusi, yaitu sebagai
”pengaturan antara unit-unit ekonomi yang mendefinisikan dan menspesifikasikan
cara yang digunakan unit-unit ini untuk bekerjasama atau bersaing satu sama
lain”. Dalam kesemptan lain, North menyatakan bahwa “institusi terdiri dari
beberapa batasan terhadap perilaku dalam bentuk aturan dan regulasi, beberapa
prosedur untuk mendeteksi enyimpangan dari aturan dan regulasi, dan yang
terakhir, beberapa norma yang behavioral yang mendefinisikan pola-pola yang
membatasi cara penspesifikasian aturan dan regulasi dan membatasi cara
pelaksanaan penegakan aturan dan regulasi itu”.
Analisis
ekonomi terhadap institusi memfokuskan pada cara-cara bagaimana institusi bisa
memupuk perilaku instrumental yang kooperatif, menambah atau mengurangi biaya
transaksi, dan memberikan landasan organisasional bagi produksi dan pertukaran.
Fokusnya adalah pada hubungan antara institusi dengan efisiensi, yaitu pada
cara bagaimana institusi dapat memfasilitasi atau menghambat kegiatan pemenuhan
kebutuhan pribadi.
Dari
semua ekonom yamg meneliti institusi, kita dapat membaginya menjadi dua aliran.
Aliran yang pertama memandang bahwa institusi memiliki peran penting, tapi
memandangnya sebagai factor-faktor yang terletak diluar model ekonomi. Aliran
ini ini berusaha memahami peranan dari institusi terhadap peranan perilaku
alokasi dengan cara mengeksplorasi sifat-sifat insentif dari berbagai institusi
yang berbeda. Aliran yang kedua memendang institusi sebagai bersifat endogen,
yaitu bahwa institusi itu sendiri ikut menjadi fariabel yang harus dijelaskan
oleh perilaku ekonomi.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Ekonomi sebagai sebuah bidang penelitian
telah mengembangkan metode-metode khusus yang didasarkan pada konsep
penyesuaian terhadap berbagai tujuan ketika dihadapkan pada kelangkaan sumber
daya. Ketika ilmu ekonomi diterapkan pada politik, asumsi dasar yang digunakan
adalah bahwa para pembuat keputusan pribadi dan pembuat keputusan public dapat
dideskripsikan dengan cara yang sama karena keduanya sama-sama memiliki tujuan,
sama-sama dihadapkan pada kelangkaan sumber daya, dan sama-sama berusaha
mencapai tujuan mereka sesuai dengan kalkulasi yang rasional dan memetingkan
diri sendiri.
Pendekatan ekonomi terhadap politik
telah memaksa para analisis untuk mendisagregasikan Negara menjadi beberapa
komponen dan proses dan kemudian memfokuskan telaah mereka terhadap berbagai
komponen dan proses itu.
Pendekatan ekonomi terhadap politik
memfokuskan pada pelaku politik tertentu yang berada dalam konteks strategis
tertentu.
Institusi adalah salah satu bagian dari
dunia social itu. Institusi merupakan kerangka rujukan yang tidak tergantung
pada pilihan yang bersifat eksogen.
DAFTAR PUSTAKA
Caporaso
J. A. Teori-teori Ekonomi Politik. Pustaka Pelajar
Rachbini,
Didick J. 2002. Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik. Jakarta.
Penerbit Ghalia Indonesia
Komentar
Posting Komentar